NalarSulut—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) bergerak cepat mengawal pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I atas penyampaian Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD 2026 beserta dokumen pendukung, Kamis (13/8/2026), tiga fraksi DPRD Bolsel secara bulat menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bolsel itu dipimpin Ketua DPRD Arifin Olii, didampingi Wakil Ketua Ridwan Olii, serta dihadiri Bupati Bolsel Iskandar Kamaru.
DPRD Gerak Cepat, APBD Perubahan Dikebut
Langkah cepat DPRD Bolsel mendapat apresiasi dari Bupati Iskandar Kamaru. Menurutnya, respons pimpinan dan anggota DPRD dalam mengagendakan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat realisasi program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Tambahan fiskal daerah kita arahkan pada program-program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Bupati Iskandar.
Persetujuan tiga fraksi menjadi tahapan penting sebelum Ranperda tersebut memasuki pembahasan lebih lanjut hingga proses evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam perubahan anggaran tersebut, sejumlah sektor strategis mendapat perhatian.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan kelengkapan fasilitas Asrama Mahasiswa Bolsel di Gorontalo.
Tak hanya itu, bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP serta program beasiswa pendidikan mulai jenjang S1 hingga S3 juga menjadi bagian dari arah kebijakan anggaran.
Sementara sektor kesehatan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pengadaan alat kesehatan guna memperkuat pelayanan di RSUD Bolsel.
Dengan demikian, tambahan fiskal tidak hanya diarahkan pada belanja pemerintahan, tetapi juga pada kebutuhan dasar masyarakat.
Perubahan APBD 2026 juga memberi perhatian terhadap ketahanan pangan. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk cadangan pangan daerah serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan sekaligus mendukung stabilitas harga.
Di sisi lain, penguatan fiskal juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan aparatur, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dengan diterimanya Ranperda oleh tiga fraksi, proses pembahasan kini berlanjut ke tahapan berikutnya.
Bupati Iskandar berharap seluruh proses pembahasan hingga evaluasi di tingkat provinsi berjalan tanpa hambatan sehingga Perubahan APBD 2026 dapat segera memiliki nomor register dan direalisasikan.
“Semoga kita segera mendapatkan nomor register dari pihak Provinsi, sehingga APBD Perubahan ini dapat segera running dan direalisasikan pada bulan September nanti,” pungkasnya.
Bagi DPRD Bolsel, persetujuan tingkat awal ini bukan sekadar agenda paripurna. Ini menjadi pintu untuk mempercepat realisasi anggaran yang menyentuh pendidikan, kesehatan, pangan hingga kebutuhan aparatur.
Kini publik menunggu bagaimana proses pembahasan selanjutnya dikawal DPRD hingga Perubahan APBD 2026 benar-benar “running” dan dirasakan manfaatnya masyarakat Bolsel. (Infotorial)
