NalarSulut—Pengungkapan jaringan peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dengan barang bukti hampir 15 gram memantik langkah tegas Pemerintah Kabupaten Bolsel.
Bupati Bolsel Iskandar Kamaru meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urine secara massal terhadap pejabat di lingkungan Pemkab Bolsel dan anggota DPRD Bolsel.
Desakan tersebut muncul setelah BNN Provinsi Sulawesi Utara (BNNP Sulut) membongkar dugaan peredaran sabu di Desa Pintadia, Kecamatan Bolaang Uki. Kasus ini menyeret pasangan suami istri berinisial IB dan HM yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Iskandar, pemberantasan narkotika tidak boleh berhenti pada penangkapan pengedar maupun pengguna. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan lingkungan pemerintahan dan lembaga legislatif benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkotika.
“Harus dikembangkan bahwa siapa saja yang membeli,” kata Iskandar saat dihubungi, Senin (10/8/2026).
Sabu Dibawa dari Palu ke Bolsel
Kasus tersebut terungkap setelah Tim Pemberantasan BNNP Sulut melakukan penindakan di Dusun II, Desa Pintadia, Kecamatan Bolaang Uki, Minggu (5/7/2026) sekitar pukul 16.10 WITA.
IB dan HM diamankan bersama dua orang lainnya, yakni SL dan TW, tepat di depan rumah IB.
Dari lokasi, petugas menemukan satu plastik bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina atau sabu dengan berat bersih sekitar 14,8718 gram.
Dari pemeriksaan awal, penyidik menemukan fakta bahwa sabu tersebut diduga diperoleh dari luar daerah.
Kepala BNNP Sulut Brigjen Pol. Jemmy G.P. Suatan mengungkapkan, IB mengaku diperintahkan HM untuk mengambil paket sabu kepada seorang pria berinisial PW alias T di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Setelah menerima paket tersebut, IB kemudian membawa sabu menuju Bolsel.
Yang menjadi perhatian, perjalanan membawa barang haram tersebut disebut dilakukan menggunakan taksi gelap.
Pola ini diduga menjadi salah satu cara untuk menyamarkan pergerakan barang sekaligus memutus jejak distribusi dari pemasok hingga penerima. IB dan HM setelah diinterogasi diketahui sebagai pasangan suami istri.
Bupati: Jangan Berhenti di Pelaku Lapangan
Pengungkapan hampir 15 gram sabu tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
Iskandar mendorong aparat untuk mengembangkan perkara hingga mengungkap seluruh mata rantai peredarannya, termasuk pihak yang membeli, memasok, maupun mengendalikan distribusi narkotika.
Karena itu, ia menilai tes urine terhadap pejabat Pemkab dan anggota DPRD Bolsel penting dilakukan.
Langkah tersebut bukan hanya untuk mencari kemungkinan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan, transparansi dan komitmen pemerintah daerah dalam perang melawan narkoba.
Jika direalisasikan, pemeriksaan tersebut akan menjadi salah satu langkah konkret untuk memastikan aparatur pemerintahan dan wakil rakyat terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
BNNP Sulut Masih Buru Jaringan
BNNP Sulut sendiri masih melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut. Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terhubung dengan jaringan pemasok maupun peredaran sabu dari Palu hingga Bolsel.
Dari total barang bukti yang diamankan, sekitar 0,6362 gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulut. Kemudian sekitar 1,0053 gram disiapkan untuk kepentingan persidangan, sedangkan sekitar 13,2297 gram disiapkan untuk dimusnahkan.
Artinya, perkara ini tidak sekadar mengungkap dua tersangka, tetapi berpotensi menjadi pintu masuk untuk membongkar rantai distribusi narkotika lintas daerah yang diduga menjadikan Bolsel sebagai salah satu wilayah tujuan.
Terancam Hukuman Berat
Atas dugaan perbuatannya, IB dan HM dijerat Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Keduanya terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda maksimal kategori VI.
Kini, perhatian publik tertuju pada pengembangan kasus tersebut. Siapa pemasoknya? Siapa saja pembelinya? Dan sejauh mana jaringan sabu dari Palu tersebut telah masuk ke Bolsel?.
Sementara itu, usulan tes urine massal dari Bupati Iskandar menjadi sinyal kuat bahwa perang terhadap narkotika di Bolsel tak hanya menyasar jalanan, tetapi juga ingin memastikan lingkungan pemerintahan benar-benar steril dari narkoba. (*)
