NalarSulut—Rencana mobilisasi alat berat jenis ekskavator menuju kawasan hulu Desa Mataindo Utara, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Kamis (17/9/2026), nyaris memicu konflik.
Sejumlah warga memprotes rencana alat berat tersebut masuk ke kawasan hulu. Mereka mempertanyakan langkah mobilisasi di tengah status dan pemanfaatan kawasan yang hingga kini masih dibahas bersama pemerintah dan pihak terkait.
Ketegangan sempat terjadi setelah warga menyampaikan keberatan kepada Sangadi Mataindo Utara. Warga menilai, rencana mobilisasi alat berat seharusnya tidak dilakukan sebelum terdapat kejelasan mengenai status kawasan serta dasar pemanfaatannya.
Situasi kemudian mendapat perhatian serius setelah Anggota DPRD Bolsel Olivia Paputungan turun langsung menemui masyarakat. Olivia ikut menenangkan warga agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik.
Tak lama kemudian, Camat Pinolosian Tengah Indrajaya Mokoagow bersama jajaran pemerintah kecamatan tiba di lokasi. Pengamanan juga dilakukan Kapolsek Pinolosian IPTU Lui Utusan bersama Kanit Intel AIPDA Gaguk Prasetyo.
Hulu Mataindo Dipagari Banyak Status Kawasan
Persoalan kemudian dibawa ke meja mediasi. Pemerintah desa, pihak investor, masyarakat dan unsur terkait duduk bersama di kediaman Anggota DPRD Bolsel Olivia Paputungan.
Sejumlah pejabat Pemkab Bolsel turut hadir, di antaranya Kepala Kesbangpol Harmin Manoppo, Kasatpol PP Ahmadi Modeong, serta Kabag Tapem Oni Podomi.
Dalam mediasi tersebut, Camat Indrajaya Mokoagow memberikan penegasan penting: untuk sementara tidak boleh ada aktivitas apa pun di kawasan hulu Mataindo sebelum status kawasan dan ketentuan pemanfaatannya benar-benar jelas.
Menurut Indrajaya, persoalan hulu Mataindo bukan perkara baru. Pemerintah bersama masyarakat dan pihak terkait bahkan telah tujuh kali melakukan rapat dan pertemuan untuk membahas persoalan tersebut.
Bahkan, pertemuan kembali dilakukan pada Rabu malam (16/9/2026), hanya sehari sebelum munculnya protes warga.
“Persoalan hulu Mataindo ini sudah tujuh kali kita rapatkan dan pertemukan bersama pihak-pihak terkait. Bahkan, tadi malam kita kembali melakukan pertemuan. Karena itu, sebelum semuanya jelas dan ada kesepakatan, belum boleh ada aktivitas di kawasan hulu,” tegas Indrajaya.
Ia menjelaskan, kawasan hulu Mataindo memiliki sejumlah status dan skema pengelolaan yang harus diperiksa secara cermat. Di antaranya Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, serta kawasan yang berkaitan dengan Koridor Maleo.
“Belum boleh ada aktivitas. Di hulu Mataindo terdapat HPT, HKm, Koridor Maleo, dan Hutan Desa. Nanti kita lihat terlebih dahulu, mana yang berdasarkan ketentuan dapat dimanfaatkan atau dikerjasamakan. Setelah itu kita musyawarahkan bersama masyarakat, untuk mengakomodasi kepentingan desa,” ujarnya.
DPRD Turun, Polisi Minta Warga Tak Terprovokasi
Kapolsek Pinolosian IPTU Lui Utusan meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak mudah terprovokasi.
Menurutnya, komunikasi dan musyawarah harus dikedepankan agar persoalan dapat diselesaikan tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kaban Kesbangpol Bolsel Harmin Manoppo juga mengingatkan seluruh pihak agar menghadapi persoalan tersebut dengan kepala dingin.
Ia meminta masyarakat memberikan ruang kepada pemerintah untuk menelusuri dan memastikan status kawasan hulu Mataindo, sehingga keputusan yang nantinya diambil memiliki dasar yang jelas.
Sementara itu, Kasatpol PP Bolsel Ahmadi Modeong menekankan pentingnya menjaga kondusivitas selama proses penyelesaian berlangsung.
“Komunikasi antara pemerintah, masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait perlu terus dibangun untuk menemukan jalan keluar yang dapat diterima bersama,” ujarnya.
Alat Berat Akhirnya Ditarik
Mediasi akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama. Aktivitas di kawasan hulu Mataindo untuk sementara dinyatakan belum diperbolehkan sampai terdapat kejelasan dan keputusan lebih lanjut mengenai status kawasan serta bagian-bagian yang dapat dikelola sesuai ketentuan.
Kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh sejumlah unsur, termasuk Camat Pinolosian Tengah, Kabag Tapem, Kapolsek Pinolosian, Kaban Kesbangpol, Kasatpol PP, pihak investor, tokoh masyarakat, BPD, Anggota DPRD Bolsel Olivia Paputungan, Babinsa dan unsur terkait lainnya.
Sebagai langkah menjaga keamanan dan kondusivitas pascamediasi, pihak investor juga sepakat menarik sementara alat berat dari Mataindo Utara.
Dengan demikian, ekskavator yang sempat menjadi pemicu keresahan warga akhirnya tidak melanjutkan mobilisasi ke kawasan hulu.
Kini bola berada di tangan pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan status kawasan hulu Mataindo secara terang. Sebelum statusnya jelas, aktivitas dihentikan; sebelum ada kesepakatan, alat berat ditarik.
