NalarSulut –Dugaan praktik nepotisme kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Kali ini, sorotan mengarah kepada Kepala Dinas Perhubungan Bolsel berinisial AL alias Awaludin, yang diduga mengangkat anak kandungnya sebagai tenaga honorer sopir, meski disebut-sebut tidak pernah menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber internal menyebutkan, dugaan tersebut telah berlangsung sejak Awaludin masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan Bolsel pada periode 2018–2024.
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, anak Awaludin yang berinisial MG alias Gugun tercatat sebagai sopir honorer di Dinas Perikanan. Namun, selama namanya tercatat sebagai tenaga honorer, MG disebut tidak pernah aktif bekerja lantaran masih berstatus mahasiswa.
“Namanya memang terdaftar sebagai sopir honorer, tetapi setahu kami tidak pernah masuk kerja karena masih kuliah,” ujar sumber.
Dugaan tersebut disebut berlanjut ketika Awaludin dipercaya memimpin Dinas Perhubungan Bolsel pada 2024. Berdasarkan informasi yang diterima media ini, nama MG kembali tercatat sebagai sopir honorer di instansi tersebut.
Ironisnya, menurut sumber lain di lingkungan Dinas Perhubungan, MG kembali diduga tidak pernah terlihat menjalankan aktivitas sebagai sopir maupun mengikuti rutinitas kerja sebagaimana tenaga honorer lainnya.
“Sampai sekarang masih tercatat sebagai sopir honorer, tetapi tidak pernah terlihat menjalankan tugas,” ungkap sumber lainnya.
Diduga Terima Honor Bertahun-tahun
Berdasarkan informasi yang diperoleh, honor sopir honorer di Dinas Perikanan pada periode 2018–2024 disebut berkisar Rp2,5 juta per bulan. Setelah berpindah ke Dinas Perhubungan, MG kembali diduga menerima honor sekitar Rp1,7 juta per bulan sebagai sopir honorer.
Apabila informasi tersebut benar, praktik itu dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah serta mencederai prinsip profesionalisme dan keadilan dalam pengangkatan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.
LSM Desak Aparat Penegak Hukum Bertindak
Ketua LSM Gerakan Peduli Tanah Lahir Sulawesi Utara (Garputala Sulut), Adriadi Paputungan, mengaku telah menerima informasi terkait dugaan tersebut. Ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Menurut Adriadi, informasi yang diterima pihaknya tidak hanya menyangkut dugaan nepotisme, tetapi juga adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas.
“Saya meminta Kejaksaan untuk menelusuri dugaan tersebut secara menyeluruh. Selain dugaan nepotisme, kami juga menerima informasi mengenai dugaan mark-up penggunaan BBM kendaraan dinas di instansi itu. Semua informasi ini perlu dibuktikan melalui proses hukum,” tegas Adriadi.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perhubungan Bolsel, AL alias Awaludin, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui sambungan telepon maupun pesan singkat belum memperoleh respons.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. (*)
