NalarSulut –Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai mengakselerasi transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Iskandar Kamaru, Bolsel kini bersiap meninggalkan pola transaksi konvensional menuju era digital sebagai strategi memperkuat pendapatan daerah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Gebyar Pajak Bolsel 2026 yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, jajaran pejabat tinggi pratama, para camat dan sangadi, serta pimpinan Bank SulutGo Cabang Molibagu.
Dalam arahannya, Bupati Iskandar menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar inovasi tambahan, melainkan kebutuhan mendesak yang harus menjadi fondasi baru pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.
“Digitalisasi adalah bagian penting dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah harus terus diperluas,” tegas Iskandar.
Langkah besar tersebut akan difokuskan pada perluasan pembayaran non-tunai di sektor pajak dan retribusi daerah melalui berbagai kanal digital yang lebih mudah diakses masyarakat.
Menurut Iskandar, penggunaan sistem pembayaran elektronik bukan hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi senjata efektif untuk menekan potensi kebocoran pendapatan daerah serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah.
“Potensi pendapatan daerah sebenarnya masih sangat besar. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki sistem, memperkuat data, dan memperluas penggunaan transaksi digital,” katanya.
Untuk mempercepat transformasi tersebut, Pemkab Bolsel memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan, TP2DD, pelaku usaha, hingga pemerintah desa guna membangun ekosistem transaksi digital yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Tak hanya fokus pada digitalisasi, Gebyar Pajak Bolsel 2026 juga menjadi momentum memberikan penghargaan kepada wajib pajak, desa, dan kecamatan terbaik Tahun Pajak 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Iskandar meminta seluruh aparatur sipil negara, sangadi, dan perangkat desa menjadi ujung tombak perubahan dengan aktif mengedukasi masyarakat mengenai manfaat transaksi non-tunai.
Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pajak.
“Saya mengajak seluruh ASN, sangadi, dan aparat desa menjadi pelopor transaksi non-tunai serta aktif melakukan pemutakhiran data pajak. Potensi pendapatan daerah masih bisa dimaksimalkan tanpa menaikkan tarif pajak,” ujarnya.
Menariknya, transformasi digital yang didorong Pemkab Bolsel tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Bupati Iskandar menilai ancaman inflasi, terutama pada sektor pangan, harus diantisipasi secara serius melalui koordinasi lintas sektor dan langkah cepat pemerintah daerah.
Karena itu, TPID diminta memperkuat implementasi strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Pemerintah daerah harus aktif memantau perkembangan harga di lapangan. Bila diperlukan, operasi pasar murah harus segera dilakukan. Kerja sama antardaerah juga perlu diperkuat untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan,” tegasnya.
Menurut Iskandar, pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan daerah merupakan dua agenda strategis yang saling berkaitan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Bolsel,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, memberikan apresiasi atas langkah progresif Pemkab Bolsel dalam memperkuat digitalisasi transaksi pemerintahan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan pelaku usaha menjadi kunci membangun kemandirian fiskal daerah sekaligus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan kanal elektronik lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat agar transformasi digital tidak hanya berhenti sebagai kebijakan pemerintah, tetapi benar-benar menjadi budaya baru dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan langkah agresif yang kini ditempuh, Bolsel sedang membangun fondasi menuju pemerintahan digital yang lebih modern, transparan, dan efisien. Bukan sekadar mengejar peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih kuat, sehat, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (Infotorial)
