NalarSulut— Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Sulawesi Utara bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan. Forum yang digelar di Hotel Peninsula Manado, Jumat (10/7/2026), itu menjadi panggung konsolidasi besar untuk memperkuat kekuatan politik perempuan sekaligus memasang target ambisius menghadapi Pemilu 2029.
Mengusung semangat pemberdayaan perempuan dan penguatan organisasi, Muswil dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia yang juga Sekretaris Bidang Kerja Sama Luar Negeri DPP PKB, HJ. Farida Farichah, bersama Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa, jajaran pengurus DPP, DPW PKB Sulawesi Utara, anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, serta seluruh pengurus DPC Perempuan Bangsa se-Sulawesi Utara.
Ketua DPW Perempuan Bangsa Sulawesi Utara, Sjerly Lumi, menegaskan Muswil menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi sekaligus menyatukan langkah membangun Perempuan Bangsa sebagai organisasi yang benar-benar hadir untuk masyarakat.
Menurutnya, Perempuan Bangsa tidak boleh hanya dikenal sebagai organisasi politik, tetapi juga harus menjadi motor pemberdayaan perempuan di berbagai sektor.
“Mari bergandengan tangan, bersatu, bekerja bersama untuk memajukan Perempuan Bangsa serta memberdayakan perempuan agar semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi pelopor perubahan positif di tengah masyarakat,” ujar Sjerly.
Ia juga berharap DPP Perempuan Bangsa dan DPW PKB Sulut terus memberikan pendampingan agar organisasi semakin berkembang dan mampu menghadirkan program-program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
PKB Sulut: Saatnya Perempuan Naik Kelas di Dunia Politik
Ketua DPW PKB Sulawesi Utara, Yusra Alhabsyi, yang diwakili Sekretaris DPW PKB Sulut Sarhan Antili, menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir lantaran menjalankan tugas sebagai Bupati Bolaang Mongondow dalam agenda bersama pemerintah pusat.
Dalam sambutannya, Sarhan menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif.
Dari 17 anggota DPRD PKB se-Sulawesi Utara, hanya dua orang yang merupakan perempuan.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm sekaligus pekerjaan rumah bagi seluruh kader PKB dan Perempuan Bangsa menjelang Pemilu 2029.
“Keberhasilan organisasi tidak lagi diukur dari banyaknya kegiatan seremonial, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dan meningkatnya kepercayaan publik yang berujung pada kemenangan politik,” tegas Sarhan.
Ia berharap Perempuan Bangsa tampil sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, memperkuat UMKM, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, serta menjadi kekuatan utama PKB menghadapi kontestasi politik mendatang.
Farida Farichah: Perempuan Jangan Hanya Jadi Pelengkap Kuota
Muswil secara resmi dibuka Wakil Menteri Koperasi RI HJ. Farida Farichah.
Dalam arahannya, Farida menegaskan PKB merupakan partai terbuka yang memberikan ruang bagi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang agama, suku, profesi, maupun latar belakang pendidikan.
Ia meminta seluruh kader Perempuan Bangsa memperluas basis organisasi dengan merangkul pelaku UMKM, buruh perempuan, aktivis, organisasi masyarakat, komunitas lintas agama, generasi muda, hingga ibu rumah tangga.
“Perempuan Bangsa harus menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh perempuan Indonesia,” ujarnya.
Farida juga memberikan penekanan khusus terhadap persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Menurutnya, aturan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan legislatif harus dijawab dengan menyiapkan kader-kader perempuan yang benar-benar berkualitas dan memiliki peluang menang.
“Kita tidak ingin perempuan hanya menjadi pelengkap kuota. Perempuan harus diberi ruang, dipersiapkan kualitasnya, dan didorong menjadi calon yang benar-benar mampu memenangkan kontestasi politik,” tegasnya.
Selain itu, Farida meminta kepengurusan DPW maupun DPC Perempuan Bangsa periode 2026–2031 diisi kader-kader aktif yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen membesarkan organisasi.
Ia juga mendorong lahirnya program-program konkret seperti literasi keuangan, pendampingan UMKM, pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peningkatan kapasitas perempuan di berbagai bidang.
Mengakhiri sambutannya, Farida mengajak seluruh kader menjadikan Muswil sebagai titik awal konsolidasi besar untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif sekaligus memperjuangkan tambahan kursi PKB, termasuk target merebut kursi DPR RI dari Sulawesi Utara pada Pemilu 2029.
Usai pembukaan, Musyawarah Wilayah dilanjutkan dengan sidang organisasi untuk memilih kepengurusan baru DPW Perempuan Bangsa Sulawesi Utara serta menyusun program kerja periode 2026–2031. (*)
