NalarSulut—Persoalan akurasi data sosial ekonomi masyarakat hingga mekanisme penjaminan biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas menjadi sorotan tajam Komisi III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Dua persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat itu dibedah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi terkait di ruang pembahasan DPRD Bolsel, Kamis (17/9/2026).
Sorotan pertama diarahkan pada data desil yang menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Komisi III mempertemukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos) Bolsel untuk mengurai persoalan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
Dalam pembahasan tersebut, terungkap adanya kondisi ketika data yang tercatat belum sepenuhnya mencerminkan keadaan faktual warga.
Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD. Sebab, ketika data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, program pemerintah berpotensi tidak menyasar masyarakat yang semestinya menerima manfaat.
Komisi III pun mendorong agar proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara berkala dengan melibatkan BPS, Dinsos, pemerintah daerah hingga pemerintah desa.
“Data yang akurat menjadi bagian penting agar program pemerintah tepat sasaran. Karena itu, pembaruan data harus dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” menjadi poin penting dalam pembahasan RDP.
Penjaminan Korban Kecelakaan Ikut Dibedah
Tak berhenti pada persoalan data, Komisi III kemudian mengalihkan perhatian pada persoalan lain yang tak kalah krusial: kepastian penjaminan biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas.
Dalam agenda kedua, DPRD menghadirkan Satuan Lalu Lintas Polres Bolsel, BPJS, Jasa Raharja, RSUD Bolsel dan Dinas Kesehatan untuk menjelaskan mekanisme pelayanan dan penjaminan korban kecelakaan.
Komisi III meminta adanya kejelasan mengenai alur penjaminan, persyaratan administrasi, proses pengajuan hingga penyelesaian klaim.
Hal ini dinilai penting karena dalam situasi kecelakaan, korban maupun keluarga berada dalam kondisi yang membutuhkan kepastian dan pelayanan cepat. Jangan sampai persoalan administrasi justru membuat keluarga korban kebingungan ketika harus memastikan biaya perawatan.
DPRD juga mendorong seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi apabila terdapat kendala dalam proses pengajuan maupun penyelesaian klaim.
Setiap persoalan, kata mereka, harus diselesaikan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan.
Dua persoalan tersebut akhirnya mengerucut pada satu kepentingan besar: jangan sampai kelemahan sistem pelayanan publik membuat masyarakat menjadi korban untuk kedua kalinya.
Di satu sisi, data yang keliru dapat membuat bantuan sosial meleset dari sasaran. Di sisi lain, ketidakjelasan mekanisme penjaminan dapat menambah beban keluarga korban kecelakaan.
Karena itu, Komisi III DPRD Bolsel menempatkan akurasi data dan kepastian pelayanan kesehatan sebagai bagian penting dalam memastikan pelayanan pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat. (Infotorial)
