NalarSulut— Kebebasan pers di Sulawesi Utara (Sulut) kembali menjadi sorotan. Pemeriksaan terhadap sejumlah wartawan yang berkaitan dengan pemberitaan memantik keprihatinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
PWI Bolsel menilai, penanganan persoalan yang bersumber dari produk jurnalistik harus dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Melalui Ketua PWI Bolsel, Viko Karinda, organisasi wartawan tersebut mendesak Polda Sulut agar memahami dan menghormati ketentuan hukum pers dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kerja jurnalistik.
Karinda mengingatkan, wartawan tidak boleh serta-merta dihadapkan pada proses pidana hanya karena menjalankan tugas profesinya, terutama ketika persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan pemberitaan.
“Jangan sampai wartawan justru dikriminalisasi karena menjalankan tugas jurnalistik. Polda Sulut perlu kembali mempelajari dan memahami Undang-Undang Pers serta prinsip-prinsip kebebasan pers. Jangan sampai tindakan penegakan hukum justru menciptakan ketakutan bagi wartawan dalam menjalankan profesinya,” tegas Karinda.
Menurutnya, Undang-Undang Pers telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan, di antaranya melalui hak jawab, hak koreksi, serta penilaian Dewan Pers terhadap karya jurnalistik yang dipersoalkan.
Karena itu, ia menilai pemeriksaan terhadap sejumlah wartawan tersebut perlu menjadi perhatian serius. Apalagi, apabila persoalan pemberitaan langsung dibawa ke ranah pidana tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa pers, kondisi tersebut dikhawatirkan menciptakan preseden buruk bagi kebebasan jurnalistik.
Dewan Pers Diminta Jangan Diam
Tak hanya mendesak Polda Sulut mengevaluasi pendekatan penanganan perkara, PWI Bolsel juga meminta Dewan Pers segera turun tangan.
Karinda berharap lembaga tersebut mengambil langkah sesuai kewenangannya, termasuk berkoordinasi dan memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan yang menghadapi persoalan akibat karya jurnalistik.
“Ini bukan semata-mata persoalan beberapa wartawan yang sedang diperiksa. Ini menyangkut masa depan kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan. Kami meminta Dewan Pers tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat, wartawan juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam konteks itu, setiap tindakan yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik perlu mendapat perhatian bersama.
“Pers tidak boleh dibuat takut dalam menjalankan tugasnya. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Jika ada pemberitaan yang dianggap keliru, tersedia mekanisme yang diatur undang-undang. Jangan sampai proses hukum menjadi alat untuk membungkam kritik dan menghambat kerja jurnalistik,” tutup Karinda.
PWI Bolsel berharap Polda Sulut dapat mengevaluasi penanganan perkara yang berkaitan dengan pemberitaan serta memastikan proses hukum tetap menghormati Undang-Undang Pers, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap profesi wartawan.
Bagi PWI Bolsel, persoalan ini bukan sekadar menyangkut nasib sejumlah wartawan yang sedang diperiksa. Lebih jauh, hal tersebut menjadi ujian bagi ruang kebebasan pers dan jaminan agar kerja jurnalistik tetap dapat berjalan tanpa intimidasi maupun ketakutan.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada klarifikasi resmi dari Polda Sulut terkait dengan persoalan tersebut. Upaya konfirmasi terus diupayakan. (*)
