• Redaksi
  • Privacy & Policy
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
Rabu, 18 November 2026
NALARSULUT.id | Kritis Mengupas, Jelas Mengabarkan
  • BERANDA
  • KOTAMOBAGU
  • BOLSEL
  • BOLMONG
  • BOLMUT
  • BOLTIM
  • SULUT
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • KOTAMOBAGU
  • BOLSEL
  • BOLMONG
  • BOLMUT
  • BOLTIM
  • SULUT
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
NALARSULUT.id | Kritis Mengupas, Jelas Mengabarkan
No Result
View All Result

APBD Bukan Rahasia Pemda, Margarito: Wali Kota Tak Beri Dokumen, Perkarakan Saja

17 November 2026
A A
APBD Bukan Rahasia Pemda, Margarito: Wali Kota Tak Beri Dokumen, Perkarakan Saja

Tampak pakar Hukum Tata Negara Dr. Margarito Kamis, menerima penghargaan dari PWI Bolsel, usai memberikan kuliah umum Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK). (Dok. Man/nalarsulut.id)

BagikanBagikan

NalarSulut— Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan milik eksklusif pemerintah. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik direncanakan dan dialokasikan.

Penegasan itu disampaikan pakar hukum tata negara, Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., usai memberikan kuliah umum Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), di Ballroom Hotel Sutan Raja, Selasa (17/11/2026).

Margarito menegaskan, APBD merupakan dokumen publik yang harus terbuka untuk diketahui masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah tidak semestinya memperlakukan dokumen anggaran tersebut sebagai informasi yang dapat ditutup-tutupi.

“Jadi APBD itu akan di-upload ke situs pemerintah daerah (Pemda), kan. Jadi terbuka untuk siapa saja, tidak bisa disimpan,” kata Margarito saat diwawancarai.

Ia bahkan menyarankan masyarakat menempuh jalur hukum apabila pemerintah daerah tidak memberikan dokumen APBD ketika diminta.

Menurutnya, persoalan tersebut dapat dibawa ke Komisi Informasi Publik melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi.

“Kalau Wali Kota tak memberi (dokumen APBD), perkarakan saja ke Komisi Informasi Publik,” tegasnya.

Pernyataan Margarito ini menjadi pengingat bahwa transparansi anggaran bukan sekadar formalitas administrasi. APBD menyangkut pengelolaan uang rakyat sehingga akses terhadap informasinya penting bagi masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Pernyataan mengenai keterbukaan APBD itu disampaikan dalam rangkaian kuliah umum bertema “Literasi Hukum Menuju Indonesia Bermartabat”.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua pemateri, yakni pakar hukum tata negara Dr. Margarito Kamis dan General Manager External Relations and Security PT JRBM, Andreas Saragih.

Usai kegiatan, PWI Bolsel menyerahkan piagam penghargaan kepada kedua pemateri serta Rektor Universitas Dumoga Kotamobagu, Dr. Muharto.

Kuliah umum ini turut mengangkat pentingnya literasi hukum. Namun, pesan Margarito mengenai APBD memberikan penekanan tersendiri: masyarakat tidak cukup hanya mengetahui hukum, tetapi juga perlu memahami haknya dalam mengakses informasi publik dan mengawasi penggunaan anggaran daerah. (*)

Komentar Facebook
Previous Post

PWI Bolsel Soroti Polda Sulut, Dewan Pers Diminta Turun Tangan, Nasib Kebebasan Pers Dipertaruhkan

Next Post

Uang Rakyat Bakal Dikulik, Margarito Dorong UDK Bedah APBD, Rektor Siapkan Tim Khusus

Next Post
Uang Rakyat Bakal Dikulik, Margarito Dorong UDK Bedah APBD, Rektor Siapkan Tim Khusus

Uang Rakyat Bakal Dikulik, Margarito Dorong UDK Bedah APBD, Rektor Siapkan Tim Khusus

PWI Bolsel Serahkan Piagam kepada Margarito, Andreas Saragih dan Rektor UDK

PWI Bolsel Serahkan Piagam kepada Margarito, Andreas Saragih dan Rektor UDK

17 November 2026
Uang Rakyat Bakal Dikulik, Margarito Dorong UDK Bedah APBD, Rektor Siapkan Tim Khusus

Uang Rakyat Bakal Dikulik, Margarito Dorong UDK Bedah APBD, Rektor Siapkan Tim Khusus

17 November 2026
APBD Bukan Rahasia Pemda, Margarito: Wali Kota Tak Beri Dokumen, Perkarakan Saja

APBD Bukan Rahasia Pemda, Margarito: Wali Kota Tak Beri Dokumen, Perkarakan Saja

17 November 2026
PWI Bolsel Soroti Polda Sulut, Dewan Pers Diminta Turun Tangan, Nasib Kebebasan Pers Dipertaruhkan

PWI Bolsel Soroti Polda Sulut, Dewan Pers Diminta Turun Tangan, Nasib Kebebasan Pers Dipertaruhkan

12 November 2026
Molibagu Jadi Rebutan, Mantan Jurnalis Aulia Rahman Ali Bawa Misi Satukan Keberagaman

Molibagu Jadi Rebutan, Mantan Jurnalis Aulia Rahman Ali Bawa Misi Satukan Keberagaman

11 November 2026
  • Redaksi
  • Privacy & Policy
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
© 2024 NALARSULUT.id

Developed by Pratama Connection

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • KOTAMOBAGU
  • BOLSEL
  • BOLMONG
  • BOLMUT
  • BOLTIM
  • SULUT
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL

Developed by Pratama Connection