NalarSulut— Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan milik eksklusif pemerintah. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik direncanakan dan dialokasikan.
Penegasan itu disampaikan pakar hukum tata negara, Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., usai memberikan kuliah umum Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), di Ballroom Hotel Sutan Raja, Selasa (17/11/2026).
Margarito menegaskan, APBD merupakan dokumen publik yang harus terbuka untuk diketahui masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah tidak semestinya memperlakukan dokumen anggaran tersebut sebagai informasi yang dapat ditutup-tutupi.
“Jadi APBD itu akan di-upload ke situs pemerintah daerah (Pemda), kan. Jadi terbuka untuk siapa saja, tidak bisa disimpan,” kata Margarito saat diwawancarai.
Ia bahkan menyarankan masyarakat menempuh jalur hukum apabila pemerintah daerah tidak memberikan dokumen APBD ketika diminta.
Menurutnya, persoalan tersebut dapat dibawa ke Komisi Informasi Publik melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi.
“Kalau Wali Kota tak memberi (dokumen APBD), perkarakan saja ke Komisi Informasi Publik,” tegasnya.
Pernyataan Margarito ini menjadi pengingat bahwa transparansi anggaran bukan sekadar formalitas administrasi. APBD menyangkut pengelolaan uang rakyat sehingga akses terhadap informasinya penting bagi masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Pernyataan mengenai keterbukaan APBD itu disampaikan dalam rangkaian kuliah umum bertema “Literasi Hukum Menuju Indonesia Bermartabat”.
Kegiatan tersebut menghadirkan dua pemateri, yakni pakar hukum tata negara Dr. Margarito Kamis dan General Manager External Relations and Security PT JRBM, Andreas Saragih.
Usai kegiatan, PWI Bolsel menyerahkan piagam penghargaan kepada kedua pemateri serta Rektor Universitas Dumoga Kotamobagu, Dr. Muharto.
Kuliah umum ini turut mengangkat pentingnya literasi hukum. Namun, pesan Margarito mengenai APBD memberikan penekanan tersendiri: masyarakat tidak cukup hanya mengetahui hukum, tetapi juga perlu memahami haknya dalam mengakses informasi publik dan mengawasi penggunaan anggaran daerah. (*)






