NalarSulut— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) terus memperkuat tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat desa. Salah satu langkah strategis yang kini dipacu adalah percepatan penegasan batas wilayah desa guna menciptakan kepastian hukum, mencegah konflik, dan mendukung pembangunan yang lebih terarah.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat Pemaparan Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam Program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bolmong, Dony Lumenta, di Ruang Rapat Bupati, Selasa (7/7/2026).
Rapat ini menjadi momentum penting dalam menyinkronkan data administrasi wilayah sekaligus memastikan seluruh batas desa di Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki dasar hukum yang jelas dan akurat.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Teknis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaparkan hasil tahapan penegasan dan penetapan batas desa yang telah dilakukan. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi garis batas antar-desa maupun antar-kecamatan sebagai fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan efektif.
Wakil Bupati Dony Lumenta menegaskan bahwa kepastian batas wilayah bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menjadi kunci dalam mendukung perencanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga mencegah munculnya sengketa wilayah di kemudian hari.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Bagian Pemerintahan Setda, perwakilan Bagian Hukum Setda, serta Team Leader Program ILASPP, Ir. Hardi Koesalamwardi, bersama jajaran tim teknis.
Melalui Program ILASPP, Pemkab Bolmong bersama pemerintah pusat berupaya menghadirkan data tata ruang dan administrasi wilayah yang lebih akurat, sehingga menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hingga ke tingkat desa.
Selain memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi desa, sinkronisasi data wilayah juga diharapkan mampu meminimalkan potensi konflik antarwilayah, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Bolmong menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berbasis data yang valid demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih tertata. (Advetorial)
