NalarSulut— Wacana pemeriksaan urine secara massal terhadap pejabat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan anggota DPRD kembali mencuat. Kali ini, dorongan tersebut semakin menguat di tengah munculnya informasi mengenai dugaan jaringan peredaran narkotika yang disebut-sebut menyentuh sejumlah pihak dengan posisi strategis.
Informasi mengejutkan itu disampaikan seorang sumber yang mengaku mengetahui aktivitas peredaran narkotika di Bolsel. Demi alasan keamanan, identitas sumber tersebut dirahasiakan.
Menurut sumber, terdapat seorang figur yang disebut sebagai “orang penting” di Bolsel yang diduga rutin membeli narkotika jenis sabu.
Tak berhenti di situ, sumber juga mengklaim adanya dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam mata rantai jual beli narkotika.
“Ada orang penting juga, keterlibatan oknum anggota polisi dalam jual beli,” kata sumber.
Namun, informasi tersebut masih sebatas keterangan sumber dan belum terverifikasi secara independen. Identitas figur yang dimaksud maupun dugaan keterlibatan oknum polisi juga belum disertai bukti yang dapat dipublikasikan. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum mengenai tudingan tersebut.
Tes Urine Jadi Sorotan
Munculnya informasi tersebut membuat kembali bergulirnya wacana tes urine massal bagi pejabat dan anggota DPRD Bolsel semakin mendapat perhatian.
Langkah tersebut sebelumnya telah didorong Bupati Bolsel Iskandar Kamaru sebagai bagian dari upaya memperkuat komitmen pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika.
Jika direalisasikan, pemeriksaan urine massal bukan hanya menjadi agenda formal, tetapi dapat menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa perang terhadap narkoba berlaku tanpa pandang bulu, termasuk di lingkungan pemerintahan dan lembaga legislatif.
Kepala BNN Kabupaten Bolaang Mongondow, Recky M. Rotinsulu, bahkan telah menyatakan pihaknya siap turun melakukan pemeriksaan.
“Kalau ada permintaan langsung dari Bupati atau Pemkab Bolsel, kami siap melakukan tes urine massal,” ujar Recky.
Namun, kesiapan tersebut terbentur persoalan pembiayaan. Recky menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan atas permintaan pemerintah daerah masuk dalam mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga biaya pemeriksaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau instansi pemohon.
BNN juga tidak memiliki anggaran khusus untuk membiayai pemeriksaan massal tersebut, sementara tahun anggaran telah memasuki penghujung periode.
Dorongan agar pemeriksaan dilakukan tidak hanya datang dari pemerintah. Aktivis Pemuda Bolsel, Andika Wijaya, menyatakan dukungannya terhadap rencana tes urine massal. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan narkotika secara lebih luas.
Ia meminta aparat tidak hanya mengejar pengguna, tetapi juga menelusuri pemasok, pengedar hingga pihak yang diduga berada di belakang mata rantai peredaran narkoba.
“Sebaiknya dibongkar saja. Kami mendukung langkah Bupati agar melakukan tes urine massal,” kata Andika.
Menurutnya, pemeriksaan urine terhadap pejabat dan anggota DPRD tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk tuduhan terhadap individu tertentu.
Sebaliknya, tes urine dapat menjadi instrumen pencegahan sekaligus pembuktian komitmen bahwa pemberantasan narkotika tidak boleh mengenal status, jabatan maupun kekuasaan.
Kasus Sabu 14,8 Gram Jadi Alarm
Desakan tersebut semakin mendapat perhatian setelah BNNP Sulawesi Utara mengungkap kasus peredaran sabu di Dusun II, Desa Pintadia, Kecamatan Bolaang Uki, pada 5 Juli 2026.
Dalam pengungkapan itu, petugas mengamankan narkotika jenis sabu dengan berat bersih mencapai 14,8718 gram.
Dua orang berinisial IB dan HM, yang merupakan pasangan suami istri, ditetapkan sebagai tersangka.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, barang haram tersebut disebut dibawa dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, menuju Bolsel menggunakan taksi gelap.
Bupati Iskandar Kamaru sebelumnya meminta aparat mengembangkan pengungkapan perkara tersebut. Ia menegaskan, penyelidikan jangan berhenti pada tersangka yang telah diamankan, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang membeli maupun menggunakan narkotika.
“Harus dikembangkan bahwa siapa saja yang membeli,” ujar Iskandar.
Kini, bola berada di tangan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Apakah tes urine massal terhadap pejabat dan anggota DPRD Bolsel benar-benar akan direalisasikan?
Jika terlaksana, pemeriksaan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan menjadi langkah konkret untuk mengukur bersih tidaknya lingkungan pemerintahan dari penyalahgunaan narkotika sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran barang haram di Bolsel.
Sementara itu, dugaan adanya “orang penting” dan oknum anggota kepolisian dalam jaringan narkotika sebagaimana disampaikan sumber masih merupakan informasi yang membutuhkan pembuktian. Kebenaran tudingan tersebut sepenuhnya perlu diuji melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang. (***)
