NalarSulut—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menegaskan kesiapannya memperkuat pengawasan terhadap berbagai program strategis pemerintah daerah.
Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii bahkan memastikan lembaga legislatif tidak akan hanya berdiri sebagai pemberi dukungan, tetapi ikut mengawal agar program pemerintah benar-benar berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Arifin saat mengikuti Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bolsel di Ruang Rapat Berkah, Kompleks Perkantoran Panango, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut menjadi ruang konsolidasi berbagai unsur daerah untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, sinergitas dan kerja sama dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan strategis nasional maupun daerah.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten, pimpinan OPD serta para Camat.
Bukan sekadar rapat koordinasi, sejumlah isu yang dibahas menyentuh langsung kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat Bolsel.
Mulai dari perkembangan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), ketahanan pangan, ketersediaan energi dan BBM, LPG, potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), hingga aktivitas pertambangan di wilayah Bolsel menjadi perhatian bersama.
Arifin Olii menegaskan, DPRD mendukung langkah pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis tersebut.
Namun, dukungan itu berjalan beriringan dengan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif.
“DPRD tentu mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam menjalankan program-program strategis. Koordinasi seperti ini penting agar seluruh unsur dapat bergerak bersama, memiliki persepsi yang sama, dan mampu mengambil langkah cepat ketika muncul persoalan di lapangan,” ujar Arifin.
Menurutnya, persoalan pembangunan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu institusi. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, pemerintah desa hingga seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, koordinasi Forkopimda dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk mendeteksi sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan sebelum berkembang menjadi hambatan serius bagi masyarakat.
Arifin pun menggarisbawahi bahwa fungsi DPRD bukan hanya membuat aturan dan membahas anggaran. Pengawasan terhadap implementasi program pemerintah juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab legislatif.
“Kami di DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Yang paling penting adalah bagaimana setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dengan sikap tersebut, DPRD Bolsel ingin memastikan program-program strategis tidak berhenti pada tataran kebijakan maupun rapat koordinasi.
Program yang menyentuh pangan, gizi, energi, kesejahteraan masyarakat hingga pengelolaan sumber daya alam harus memiliki pelaksanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan DPRD Bolsel jelas: program strategis boleh terus digenjot, tetapi pengawasan tidak boleh kendor. Setiap kebijakan harus bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Arifin memastikan DPRD akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program di lapangan.
