NalarSulut—Sejumlah program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat menjadi sorotan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Tahun Anggaran 2027.
Mulai dari penganggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) selama 14 bulan, penambahan alokasi dokter spesialis, pembiayaan BPJS, beasiswa pendidikan kedokteran, hingga rencana penyertaan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp5 juta.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Bolsel dengan agenda penetapan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 dan Pembicaraan Tingkat II terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, didampingi Wakil Ketua Ridwan Olii dan Jelfi Djauhari. Hadir pula Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, bersama Sekretaris Daerah dan jajaran pejabat pemerintah daerah.
Dalam pemaparan pemerintah daerah, Bupati Iskandar Kamaru mengungkapkan sejumlah prioritas penganggaran yang diarahkan untuk memenuhi belanja wajib sekaligus memperkuat pelayanan publik.
“Beberapa di antaranya mencakup penganggaran gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan, penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi staf ahli agar setara dengan kepala dinas, serta penambahan alokasi anggaran untuk dokter spesialis,” ungkap Iskandar.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga tetap memprioritaskan pembiayaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, beasiswa pendidikan S1 kedokteran, serta penugasan tenaga medis di Puskesmas Pembantu (Pustu).
Satu hal yang turut menarik perhatian adalah rencana penyertaan modal untuk pelaku UMKM dengan estimasi bantuan sebesar Rp5 juta.
“Selain itu, pemerintah daerah merencanakan alokasi penyertaan modal untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan estimasi bantuan sebesar Rp5 juta,” ujarnya.
Selain pembahasan APBD, rapat paripurna juga menetapkan usulan Propemperda Bolsel Tahun 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.
Dalam agenda tersebut, terdapat enam Raperda inisiatif DPRD yang akan menjadi bagian dari agenda pembahasan pada tahap selanjutnya.
Sementara itu, Pemkab Bolsel mengajukan empat Raperda, masing-masing tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, menilai kedua agenda tersebut memiliki arti strategis karena berkaitan dengan pembentukan payung hukum dan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Ia mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam mengusulkan program prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami dari legislatif tentu akan terus mengawal kebijakan program yang telah disahkan hari ini, terlebih khusus program yang menyentuh pada hak dan kebutuhan masyarakat,” tegas Arifin.
Sementara itu, Bupati Iskandar Kamaru mengapresiasi sinergi antara eksekutif dan legislatif sehingga seluruh agenda paripurna dapat terlaksana.
Menurutnya, penetapan usulan Propemperda 2027 menjadi instrumen penting untuk memastikan pembentukan produk hukum daerah berjalan terencana, terarah, dan sesuai kebutuhan pembangunan.
Dalam penyampaian tanggapan fraksi, DPRD menerima usulan Propemperda 2027 sebagai agenda prioritas serta menerima Ranperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Rapat paripurna turut dihadiri anggota DPRD Bolsel, para asisten Setda, staf ahli dan staf khusus Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, ASN, serta seluruh sangadi se-Kabupaten Bolsel. (Infotorial)






