NalarSulut— Gagasan kolaborasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara mulai mendapat respons positif.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejati Sulut, Dr. H. Feri Tas, menyambut baik rencana kerja sama yang diarahkan untuk memperkuat kesadaran hukum aparatur pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga mendukung perlindungan satwa endemik Sulawesi, burung Maleo.
Respons tersebut membuka peluang kolaborasi antara institusi penegak hukum dan organisasi profesi wartawan dalam menghadirkan edukasi hukum yang lebih dekat dengan penyelenggara pelayanan publik.
Kajati Sulut menyatakan kesediaannya menerima undangan resmi dari PWI Bolsel untuk membahas lebih lanjut bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan Kejaksaan.
Program yang diusulkan menyasar kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah, hingga pejabat pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara.
Inti gagasan tersebut adalah memberikan pemahaman hukum sejak dini agar aparatur tidak keliru dalam menjalankan tugas, terutama menyangkut administrasi, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pelayanan masyarakat.
PWI Bolsel Soroti Intimidasi Berkedok APH
Ketua PWI Bolsel, Viko Karinda, menjelaskan bahwa rencana kolaborasi tersebut berangkat dari kebutuhan menghadirkan edukasi hukum secara langsung bagi para penyelenggara pelayanan publik.
Menurutnya, aparatur seperti kepala desa, kepala puskesmas, dan kepala sekolah perlu memiliki pemahaman memadai mengenai aturan pengelolaan anggaran. Dengan begitu, mereka dapat menjalankan program secara maksimal tanpa mengabaikan ketentuan hukum.
“Kami ingin para kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah hingga pejabat daerah memahami aturan pengelolaan anggaran. Jangan sampai mereka takut menjalankan program hanya karena khawatir melakukan kesalahan administrasi. Anggaran harus bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” ujar Viko.
Ia menegaskan, pendampingan dan edukasi hukum bukan dimaksudkan untuk membenarkan penyimpangan atau memberikan kekebalan hukum kepada aparatur. Sebaliknya, langkah tersebut diarahkan untuk mencegah kesalahan, memperkuat integritas, serta memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
“Yang kita dorong adalah pencegahan. Jangan menunggu ada persoalan hukum baru dilakukan pembinaan. Lebih baik sejak awal mereka diberikan pemahaman agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Tak hanya soal administrasi, Viko juga menyoroti persoalan dugaan intimidasi dan pemerasan oleh oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum (APH).
Menurutnya, aparatur pemerintahan perlu mengetahui hak, kewajiban, serta mekanisme pelaporan yang benar apabila menghadapi tindakan intimidasi atau dugaan pemerasan.
“Kami juga ingin Kejati Sulut hadir memberikan pemahaman kepada kepala desa dan pengelola anggaran tentang bagaimana menghadapi oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum untuk melakukan intimidasi atau pemerasan. Mereka harus tahu hak, kewajiban, serta mekanisme pelaporan yang benar,” tegasnya.
Bagi PWI Bolsel, edukasi langsung dari institusi Kejaksaan diharapkan dapat membantu aparatur membedakan proses penegakan hukum yang sah dengan tindakan yang diduga menyalahgunakan nama dan kewenangan aparat.
Dari Tata Kelola Anggaran hingga Nasib Burung Maleo
Menariknya, agenda kolaborasi PWI Bolsel tidak berhenti pada persoalan pemerintahan dan penegakan hukum.
Organisasi wartawan tersebut juga mengusulkan keterlibatan Kejati Sulut dalam edukasi dan upaya perlindungan burung Maleo, satwa endemik Sulawesi yang menjadi salah satu kekayaan hayati kebanggaan Bolsel.
Viko menilai, pelestarian Maleo tidak cukup hanya melalui kegiatan konservasi. Kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan satwa dilindungi juga perlu diperkuat.
“Maleo adalah kekayaan alam yang harus kita jaga bersama. Kami ingin mendorong kolaborasi yang juga menyentuh aspek perlindungan lingkungan dan satwa dilindungi, sehingga generasi mendatang masih bisa melihat Maleo hidup di habitat alaminya,” ungkapnya.
Usulan ini memperluas ruang kolaborasi antara pers dan Kejaksaan, dari penguatan tata kelola pemerintahan hingga kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan.
Viko: Kolaborasi Jangan Berhenti di Seremoni
Viko menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Plt. Kajati Sulut dalam merespons gagasan PWI Bolsel. Ia mengaku sempat pesimistis program tersebut dapat diwujudkan, tetapi respons positif yang diterima membuatnya optimistis untuk menindaklanjuti rencana kerja sama.
Ia berharap komunikasi yang telah terbangun segera ditindaklanjuti melalui undangan resmi dan penyusunan agenda kegiatan bersama.
“Kami tidak ingin kolaborasi ini hanya menjadi seremonial. Harus ada manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian dan pemahaman hukum bagi aparatur, mendorong penyerapan anggaran yang tepat sasaran, serta menjaga kekayaan alam daerah,” tambahnya.
Viko juga menegaskan bahwa keterlibatan PWI dalam kolaborasi tersebut tidak akan menghilangkan independensi pers maupun fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum.
“Pers harus tetap kritis, tetapi juga harus mampu menjadi bagian dari solusi. Ketika ada peluang membangun daerah melalui kolaborasi yang positif, tentu PWI Bolsel siap mengambil peran,” pungkasnya.
Rencana kerja sama ini kini menunggu tindak lanjut melalui komunikasi resmi dan pembahasan program bersama. Jika terealisasi, kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat budaya sadar hukum, tetapi juga mendorong pelayanan publik yang lebih akuntabel serta perlindungan kekayaan alam Bolsel.
Sebab, membangun daerah bukan hanya tentang memastikan anggaran terserap, tetapi juga memastikan setiap rupiah digunakan sesuai aturan, setiap aparatur memahami tanggung jawabnya, dan kekayaan alam tetap terjaga. (*)
