NalarSulut— Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memasuki fase penting jelang Pemilihan Sangadi (Pilsang) Serentak 2026. Sebanyak 16 desa akan mengikuti tahapan pemilihan yang mulai bergulir pada 21 September 2026 dan dijadwalkan mencapai puncaknya pada 8 Desember 2026.
Di tengah momentum tersebut, Wakil Bupati Bolsel mengambil langkah strategis dengan melantik sejumlah Pejabat Administrator, Pengawas, serta Penjabat (Pj) Sangadi, Senin (14/9/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan, khususnya di desa yang mengalami transisi kepemimpinan.
Tiga Nilai Fundamental Jadi Harga Mati
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah, kepercayaan sekaligus ujian yang harus dibuktikan melalui kinerja nyata.
“Ada tiga nilai fundamental yang ditekankan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, yakni profesionalisme, loyalitas dan akuntabilitas,” tegas Deddy.
Profesionalisme menuntut pejabat menguasai tugas, meningkatkan kompetensi serta mampu menjadi birokrat yang inovatif dan responsif terhadap persoalan masyarakat.
Sementara loyalitas dimaknai sebagai kesetiaan tegak lurus kepada pimpinan, daerah, bangsa dan negara. Setiap program di perangkat daerah maupun desa harus tetap berada dalam koridor visi, misi dan kebijakan Pemkab Bolsel.
Sedangkan akuntabilitas menjadi penegasan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, moral kepada masyarakat hingga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pj Sangadi Jangan Terseret Politik Praktis
Sorotan khusus diberikan kepada Pj Sangadi Mataindo dan Molibagu yang kini memegang kendali pemerintahan desa di tengah proses transisi.
Wakil Bupati meminta para Pj Sangadi tidak hanya menjaga keberlangsungan pemerintahan, tetapi juga memastikan pelaksanaan Pilsang berjalan aman, tertib dan demokratis.
“Pj Sangadi dilarang terlibat dalam politik praktis dan diwajibkan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik,” katanya.
Mereka juga diminta menjaga persatuan serta kondusivitas desa agar momentum Pilsang tidak berubah menjadi sumber konflik di tengah masyarakat.
Rp1,38 Miliar ADD Tambahan Ikut Jadi Sorotan
Tak hanya soal Pilsang, pengelolaan anggaran desa juga menjadi perhatian.
Pemkab Bolsel telah mengalokasikan tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBD Perubahan 2026 sebesar Rp1.387.489.500 untuk 81 desa.
Dana tersebut ditekankan harus dikelola secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Pengelolaan yang tidak hati-hati dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Para Pj Sangadi juga diminta membangun sinergi dengan BPD, perangkat desa serta seluruh elemen masyarakat.
Selain itu, mereka harus memastikan proses serah terima administrasi dan tata kelola desa berlangsung tertib sehingga tidak meninggalkan persoalan ketika Sangadi definitif nantinya dilantik.
Menutup arahannya, Wakil Bupati meminta pejabat yang baru dilantik tidak berlama-lama dalam proses adaptasi.
Masyarakat, kata dia, menanti pelayanan publik yang prima, kinerja nyata dan terobosan yang dapat dirasakan secara langsung.
Pelantikan ini pun menjadi momentum bagi Pemkab Bolsel untuk memastikan birokrasi tetap bergerak, pemerintahan desa tidak mengalami kekosongan kendali, sekaligus mengawal Pilsang Serentak 2026 agar berlangsung dalam suasana aman, netral dan kondusif.
Turut hadir Sekretaris Daerah Marzanzius A. Ohy, para asisten Setda, pimpinan OPD, camat, pejabat yang dilantik, ASN serta tamu undangan.
Kini, ujian sesungguhnya berada di tangan para pejabat yang baru dilantik: membuktikan sumpah jabatan melalui kerja, menjaga netralitas di tengah kontestasi, dan memastikan pemerintahan tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat. (Infotorial)
