NalarSulut—Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) memasuki babak baru. Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, menghadiri langsung kegiatan Sosialisasi Penguatan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bolaang Mongondow yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Bolmong, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulut ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran BPD sebagai garda terdepan pengawasan pemerintahan desa.
Tak hanya menjadi forum pembinaan, kegiatan tersebut juga menjadi ajang konsolidasi besar antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, dan para anggota BPD dari seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Dalam sambutannya, Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa BPD memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan pemerintahan desa. Menurutnya, BPD bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan, melainkan representasi masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam menyerap aspirasi dan mengawasi jalannya pembangunan desa.
“BPD merupakan mitra strategis pemerintah desa. Keberadaan BPD sangat menentukan terciptanya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Yusra.
Kehadiran Yusra dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina DPC ABPEDNAS Bolmong sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bolmong dalam memperkuat kapasitas kelembagaan desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut mengangkat dua agenda besar, yakni penguatan fungsi dan tugas BPD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, dan sosialisasi program Jaga Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Dalam forum tersebut, para anggota BPD mendapatkan pembekalan terkait fungsi legislasi desa, pengawasan penggunaan anggaran, mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat, hingga peran BPD dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah.
Momentum ini juga diwarnai dengan prosesi penting berupa penyerahan Surat Keputusan (SK) DPC ABPEDNAS Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., mewakili Kepala Kejati Sulut Jacob H. Pattipeilohy selaku Ketua Dewan Penasehat DPD ABPEDNAS Sulut.
Selanjutnya, Ketua DPD ABPEDNAS Sulut, Senator Ir. Stefanus B.A.N. Liow, memimpin langsung prosesi penyerahan Pataka ABPEDNAS sebagai simbol penguatan organisasi dan soliditas kelembagaan BPD di daerah.
Menariknya, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mulai dari Pimpinan Wilayah BULOG Sulut-Gorontalo Ermin Torah, Asisten Intelijen Kejati Sulut Erie Yulianto, hingga akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi yang memberikan berbagai perspektif terkait penguatan kelembagaan dan pembangunan desa.
Bupati Yusra berharap seluruh anggota BPD mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
“Kami ingin BPD semakin kuat, semakin profesional, dan semakin berintegritas dalam mengawal pembangunan desa. Ketika BPD berjalan optimal, maka pemerintahan desa akan semakin sehat dan masyarakat akan merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” tegas Yusra.
Dengan hadirnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi BPD, Kabupaten Bolaang Mongondow tengah menyiapkan fondasi kuat untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Di tengah besarnya dana dan program yang mengalir ke desa, penguatan BPD menjadi langkah penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas. (Advetorial)
