NalarSulut— Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), H. Iskandar Kamaru, mengirim pesan tegas kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dokumen manajemen risiko tidak boleh hanya menjadi pelengkap administrasi, tetapi harus menjadi instrumen penting untuk mencegah persoalan dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran daerah.
Penegasan itu disampaikan Iskandar saat membuka kegiatan Coaching Clinic atau Pendampingan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Pemerintah Daerah bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid di Hotel Quality Manado, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai narasumber sekaligus pendamping teknis tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemkab Bolsel.
Dalam arahannya, Iskandar mengingatkan bahwa setiap program pemerintahan memiliki potensi risiko yang harus dikenali sejak awal. Karena itu, perangkat daerah dituntut mampu mengidentifikasi hambatan, meminimalkan kemungkinan penyimpangan, serta memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai perencanaan dan target.
“Jangan sampai dokumen manajemen risiko hanya disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Dokumen ini harus benar-benar dipahami dan menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam menjalankan tugas, mengantisipasi permasalahan, serta mengambil keputusan,” tegasnya.
Bupati meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan peserta pendampingan mengikuti kegiatan tersebut secara serius. Penyusunan dokumen harus dilakukan berdasarkan kondisi dan sasaran strategis masing-masing OPD.
Tahapannya mencakup identifikasi risiko, penyusunan register risiko, hingga perumusan rencana tindak pengendalian yang terukur dan memiliki penanggung jawab jelas.
Menurut Iskandar, kemampuan mengenali risiko sejak dini menjadi salah satu kunci membangun pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola program maupun anggaran daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Sulawesi Utara atas dukungan dan pendampingan teknis yang diberikan kepada Pemkab Bolsel.
Tak hanya menyoroti penguatan pengendalian intern, Iskandar turut mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar menjaga integritas, kehati-hatian, dan etika dalam menjalankan tugas, termasuk ketika beraktivitas di ruang digital.
Ia meminta ASN tidak mudah terpengaruh isu yang berkembang, terlebih ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Sikap bijak dalam bermedia sosial merupakan bagian dari tanggung jawab ASN dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah Bolsel M. Arvan Ohy, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, serta para peserta pendampingan. (Infotorial)






