NalarSulut— Bagaimana wajah Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) pada 2047? Jawabannya mulai dirancang melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan menjadi kompas pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.
Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, menegaskan bahwa penyusunan RTRW bukan sekadar urusan administratif, melainkan keputusan strategis yang menentukan arah pemanfaatan ruang, pengembangan investasi, hingga keberlanjutan lingkungan.
Penegasan itu disampaikan Iskandar saat membuka Konsultasi Publik II RTRW Kabupaten Bolsel dan Konsultasi Publik II Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW di Lapangan Futsal Kompleks Perkantoran Panango, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan revisi RTRW Bolsel periode 2027–2047.
Menurut Iskandar, dokumen tata ruang harus mampu memberikan kepastian pemanfaatan ruang bagi masyarakat maupun dunia usaha. Pada saat yang sama, pengembangan sektor unggulan daerah harus tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.
Artinya, pembangunan Bolsel ke depan tidak boleh berjalan tanpa arah. Setiap pemanfaatan ruang harus memiliki dasar perencanaan yang jelas agar kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat berjalan beriringan.
Iskandar mengungkapkan, proses revisi RTRW Bolsel saat ini telah memasuki tahap perampungan dokumen teknis. Pemerintah daerah berkomitmen mengawal seluruh tahapan hingga pembahasan lintas sektor bersama kementerian terkait pada 2027.
Untuk mempercepat proses tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta mempersiapkan data dan usulan program secara matang.
Masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam konsultasi publik juga diharapkan tidak berhenti sebagai catatan forum, tetapi benar-benar menjadi bahan penyempurnaan rancangan akhir RTRW.
Bupati menilai keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci untuk menghasilkan dokumen tata ruang yang komprehensif, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
“Melalui forum ini, diharapkan dapat diperoleh masukan yang berkualitas demi penyempurnaan dokumen RTRW dan KLHS RTRW, sehingga menjadi landasan yang kuat bagi arah pembangunan Bolsel ke depan,” demikian harapan Iskandar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bolsel, Abdillah Gonibala, menjelaskan bahwa konsultasi publik tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai peran dan keterlibatan mereka dalam penyusunan RTRW.
“Semuanya dimaksudkan supaya pelaksanaan penataan ruang di Bolsel dapat terlaksana dengan baik sesuai regulasi yang ada,” jelas Abdillah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Bolsel, Asisten II Setda, pimpinan OPD terkait, Tim Penyusun Revisi RTRW, Tenaga Ahli Bupati, para camat, sangadi, serta tokoh masyarakat.
Revisi RTRW 2027–2047 kini menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah. Sebab, dokumen inilah yang akan menentukan bagaimana ruang di Bolsel dimanfaatkan, wilayah mana yang dikembangkan, serta bagaimana kepentingan pembangunan diselaraskan dengan perlindungan lingkungan. (Infotorial)






