NalarSulut—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menunjukkan soliditasnya dalam mengawal arah pembangunan daerah.
Tiga fraksi DPRD Bolsel secara bulat menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut diketuk dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Bolsel, yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bolsel, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Jumat (14/8/2026).
Yang menarik, dalam perubahan APBD tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolsel mendapat tambahan anggaran sebesar Rp13,8 miliar yang akan diarahkan untuk memperkuat sejumlah program prioritas daerah.
Kompaknya tiga fraksi DPRD menyetujui Ranperda tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa legislatif dan eksekutif telah menemukan titik temu dalam menentukan arah penggunaan anggaran daerah.
Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru dalam pidatonya mengungkapkan, tambahan anggaran tersebut bersumber dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 198 Tahun 2026.
Menurutnya, dana tambahan tersebut tidak akan dibiarkan mengendap, tetapi diarahkan untuk membiayai program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Tambahan anggaran sebesar Rp13,8 miliar ini akan kita fokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Iskandar di hadapan Ketua DPRD Ariffin Olii, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Sekda M. Arvan Ohy, para pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, jajaran ASN hingga para sangadi.
DPRD Bolsel pun menjadi salah satu aktor penting dalam mengawal agar tambahan anggaran tersebut benar-benar masuk ke sektor yang dibutuhkan masyarakat.
Sejumlah program strategis mendapat suntikan melalui perubahan APBD ini. Di antaranya revitalisasi jalan, alokasi dana desa, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan cadangan beras, dukungan pelaksanaan pemilihan sangadi, penyesuaian BPJS, hingga penguatan layanan kesehatan melalui penambahan dokter spesialis jantung.
Tak hanya itu, perhatian juga diberikan terhadap sektor pendidikan dan generasi muda melalui perbaikan asrama mahasiswa Bolsel di Gorontalo, pengadaan perlengkapan siswa SMP, beasiswa akhir studi hingga program anak asuh.
Artinya, Rp13,8 miliar tambahan tersebut diarahkan menyentuh sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat—mulai dari infrastruktur, pangan, kesehatan, pemerintahan desa hingga pendidikan.
Selain program prioritas tersebut, Bupati Iskandar juga menyampaikan kebijakan terkait perpanjangan masa kontrak ASN PPPK Paruh Waktu hingga Desember 2026.
Kebijakan itu disertai penyesuaian tambahan gaji sebesar Rp250 ribu per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
“Kita berharap kebijakan ini memberikan kepastian sekaligus mendukung kesejahteraan PPPK Paruh Waktu,” ungkapnya.
Setelah Ranperda Perubahan APBD 2026 mendapat persetujuan DPRD, pekerjaan besar berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Bupati menegaskan, pelaksanaan Perubahan APBD harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran.
Ia pun mengajak DPRD, jajaran pemerintah daerah serta masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.
“Mari kita kawal bersama agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat dan mendorong kemajuan daerah,” tandas Iskandar.
Dengan persetujuan bulat tiga fraksi DPRD Bolsel, Perubahan APBD 2026 kini memasuki tahap implementasi. Tantangannya jelas: memastikan tambahan Rp13,8 miliar bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar berubah menjadi program dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
