NalarSulut—Konsolidasi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sulawesi Utara memasuki fase krusial. Dalam pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) periode 2026–2031, partai ini secara terbuka menegaskan ambisi besar: keluar dari status “partai biasa” dan menjelma sebagai kekuatan politik penentu arah perubahan.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil), menjadi panggung penegasan sikap tersebut di Swiss-Belhotel Maleosan, Senin (30/3). Agenda dua hari ini tidak hanya seremonial, tetapi diposisikan sebagai titik awal reposisi PKB di tengah dinamika politik dan krisis kepercayaan publik.
Amanat Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang dibacakan Abdul Halim Iskandar menjadi sorotan utama. Ia secara tegas menantang seluruh kader untuk menentukan arah: menjadi partai biasa atau tampil sebagai kekuatan politik yang benar-benar hadir bagi rakyat.
“PKB harus menentukan posisinya. Politik tidak boleh sekadar rutinitas elektoral, tetapi harus menjadi solusi nyata atas persoalan rakyat,” tegasnya.
Dalam konteks global yang diwarnai ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap politik, PKB didorong untuk tampil sebagai aktor yang menawarkan harapan baru. Tiga karakter utama—politisi, pemimpin, dan negarawan—ditegaskan sebagai fondasi kader dalam menghadapi tantangan tersebut.
Di tingkat daerah, dukungan pemerintah turut menguatkan momentum ini. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Viktor Mailangkay menilai sinergi antara partai politik dan pemerintah menjadi kunci percepatan pembangunan.
“PKB memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik sekaligus mendorong program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat—petani, nelayan, UMKM, hingga generasi muda di era digital,” ujarnya.
Lebih dari itu, PKB juga diharapkan tetap menjadi penjaga moderasi beragama dan kerukunan sosial yang selama ini menjadi kekuatan khas Sulawesi Utara.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Sulut Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa mandat kepemimpinan yang diembannya bukan sekadar jabatan, melainkan amanah kolektif untuk membawa PKB lebih progresif dan relevan.
“Kami ingin menjadikan PKB sebagai partai modern, terbuka, dan benar-benar dekat dengan rakyat,” tegas Yusra.
Ia mengakui tantangan besar masih menghadang, terutama keterbatasan kader dan sumber daya. Namun, penguatan struktur hingga tingkat DPAC di 15 kabupaten/kota menjadi prioritas utama untuk memastikan mesin partai bekerja efektif hingga akar rumput.
Dalam lanskap politik daerah, PKB juga memastikan tetap menjaga soliditas koalisi pasca Pilgub Sulut. Stabilitas politik, menurut Yusra, menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan.
Dengan pengukuhan ini, PKB Sulawesi Utara tidak hanya merapikan barisan, tetapi juga mengirim sinyal kuat: partai ini siap naik kelas, dari sekadar peserta pemilu menjadi pemain utama dalam peta politik daerah. (*)
