NalarSulut—Komisi II DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali menekan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak lebih cepat. Dalam rapat kerja yang digelar Senin, 3 November 2025, di ruang Paripurna DPRD, para legislator menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi program mangkrak menjelang tutup tahun anggaran.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II, Fitri Koagow, dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Bolmong, Febrianto Tangahu, yang tampil vokal memberikan peringatan keras kepada OPD yang hadir: Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan, dan Dinas Perkebunan.
Dalam agenda yang dikemas sebagai koordinasi pelaksanaan program tahun anggaran 2025 itu, Febrianto—politisi Partai NasDem—menyampaikan bahwa percepatan realisasi menjadi harga mati.
“Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, saya meminta tiga OPD ini segera merampungkan seluruh program yang telah direncanakan, baik fisik maupun nonfisik,” tegasnya.
Sorotan Utama: Jalan Perkebunan
Salah satu poin yang mendapat perhatian serius adalah pembangunan jalan perkebunan. Program ini dinilai bukan hanya urusan infrastruktur, tetapi menyangkut langsung denyut ekonomi petani di Bolmong.
“Saya berharap ada koordinasi yang kuat antar-OPD untuk memaksimalkan program terkait, seperti jalan perkebunan. Program ini sangat penting untuk menunjang hasil panen dan ekonomi para petani,” lanjut Febrianto.
Desakan tersebut muncul karena sejumlah program lintas-OPD saling terkait dan menuntut sinkronisasi. Keterlambatan satu instansi disebut bisa menghambat output yang diharapkan masyarakat.
Evaluasi dan Alarm Politik
Rapat kerja kali ini tidak sekadar forum teknis, tetapi juga menjadi alarm politik bagi OPD terkait. DPRD ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang digelontorkan benar-benar efektif, terukur, dan memberikan hasil konkret sebelum tahun anggaran berganti.
Komisi II menilai percepatan program adalah bagian dari tanggung jawab moral pemerintah daerah kepada masyarakat—terutama sektor pertanian, yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi Bolmong.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama agar seluruh program yang tersisa segera dituntaskan tanpa menurunkan kualitas pekerjaan. (Advetorial)
