NalarSulut— Pembahasan anggaran daerah, pembentukan peraturan, hingga pengawasan program pemerintah menjadi tantangan penting bagi DPRD dalam memastikan kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Menjawab tantangan tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memperkuat kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) di Manado.
Kegiatan bertajuk Peningkatan Kapasitas DPRD dalam Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan itu berlangsung selama empat hari, Rabu (14/10/2026) hingga Sabtu (17/10/2026), di Swiss-Belhotel Manado, Sulawesi Utara.
Ketua DPRD Bolsel, Ir. Arifin Olii, menegaskan bahwa Bimtek tersebut menjadi bagian penting untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota legislatif dalam menjalankan tugas kelembagaan.
Menurut Arifin, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan membutuhkan pemahaman yang kuat, terlebih di tengah dinamika kebijakan pemerintahan serta perubahan regulasi yang terus berkembang.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap DPRD dapat semakin memahami tugas dan fungsi kelembagaan secara komprehensif, sehingga pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Arifin.
Ketua DPRD Bolsel dua periode itu menambahkan, peningkatan kapasitas bukan sekadar agenda rutin, melainkan kebutuhan agar setiap kebijakan dan keputusan yang dihasilkan dapat lebih terarah, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap hasil Bimtek dapat memperkuat peran DPRD dalam mengawal perencanaan pembangunan, membahas anggaran daerah, dan memastikan program pemerintah terlaksana sesuai tujuan.
Sekretaris DPRD Bolsel, Suprin Mohulaingo, menjelaskan bahwa peserta memperoleh sejumlah materi strategis yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan legislatif.
Salah satu fokusnya ialah strategi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Materi ini penting untuk memperkuat pemahaman anggota DPRD dalam menelaah prioritas pembangunan, menyelaraskan rencana kerja dengan kemampuan keuangan daerah, serta menjalankan fungsi anggaran secara cermat.
Peserta juga mendapatkan materi mengenai optimalisasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, politik hukum dan kerangka regulasi investasi daerah, kemudahan berusaha, serta Undang-Undang Cipta Kerja.
“Untuk memperkuat kualitas pembelajaran, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, keuangan daerah, serta pencegahan korupsi,” ungkap Suprin.
Untuk memperdalam pembahasan, Bimtek menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang keahlian.
Mereka di antaranya Dr. Een Novritha Walewangko, S.E., M.S.E., akademisi sekaligus tenaga ahli Bappeda kabupaten dan kota di Sulawesi Utara; Dr. Frangky Alexander Hendra Zachawerus, S.H., M.H., perwakilan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara; serta Dr. Magdalena Wullur, akademisi sekaligus staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan ini juga menghadirkan Tim Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memperkuat perspektif pencegahan korupsi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pengawasan anggaran.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD Bolsel diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi pengawasan, memperkuat kualitas pembentukan regulasi, serta memastikan pembahasan anggaran daerah berlangsung secara profesional dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, peningkatan kapasitas legislatif dituntut tidak berhenti pada bertambahnya pengetahuan peserta. Hasilnya perlu tercermin dalam keputusan yang lebih berkualitas, pengawasan yang efektif, dan kebijakan anggaran yang menjawab kebutuhan masyarakat Bolsel. (Infotorial)
