NalarSulut— Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali menorehkan capaian membanggakan di bidang tata kelola pemerintahan. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin ketat, Pemkab Bolmong berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan opini tertinggi dalam audit pengelolaan keuangan pemerintah tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara kepada Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, bersama Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Tony Tumbelaka, dalam agenda resmi yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Jumat (29/5/2026).
Momentum tersebut menjadi salah satu catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, mengingat opini WTP merupakan indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan secara profesional dan sesuai regulasi yang berlaku.
Bupati Yusra Alhabsyi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Raihan opini WTP ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempertahankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Yusra.
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar capaian administratif, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dijaga melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam agenda penyerahan LHP tersebut, Bupati turut didampingi Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow Abdullah Mokoginta, Asisten II, Inspektur Daerah, serta jajaran Badan Keuangan Daerah (BKD).
Kegiatan tingkat provinsi tersebut juga dihadiri para Bupati dan Wali Kota bersama Ketua DPRD dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara yang menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK RI.
Sementara itu, keberhasilan meraih opini WTP dinilai menjadi sinyal positif atas konsistensi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow semakin mempertegas komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
