NalarSulut—Angka kriminalitas di Kota Kotamobagu sepanjang Januari hingga Agustus 2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
Data Polres Kotamobagu mencatat 176 kasus penganiayaan berat, ringan, dan pengeroyokan, sementara 132 kasus lainnya masuk kategori Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Yang paling disorot, mayoritas kasus PPA justru dilakukan oleh orang-orang terdekat korban.
Kasat Reskrim Polres Kotamobagu, IPTU Ahmad Waafi, mengungkapkan bahwa pola kasus yang melibatkan pelaku dari lingkungan terdekat semakin menonjol dalam delapan bulan terakhir.
“Rata-rata pelaku dalam kasus PPA adalah orang yang dikenal korban, mulai dari pacar, teman dekat, hingga keluarga sendiri,” ujar IPTU Waafi saat ditemui NalarSulut, Selasa 2 Desember 2025.
132 Kasus PPA Diproses Tanpa Toleransi
Meski sebagian pelaku memiliki hubungan personal dengan korban, IPTU Ahmad Waafi menegaskan bahwa seluruh kasus PPA tetap diproses sesuai hukum.
“Yang berhubungan dengan PPA semua tetap kami proses. Tidak ada toleransi, siapa pun pelakunya,” tegasnya.
Kasus-kasus tersebut terdiri dari kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, serta kekerasan dalam pacaran dan KDRT yang angka kejadiannya meningkat.
176 Kasus Penganiayaan & Pengeroyokan: Kekerasan Masih Dominan
Di luar kasus PPA, tercatat 176 kasus penganiayaan berat, ringan, dan pengeroyokan hingga Agustus 2025. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik antarindividu masih menjadi problem serius di Kotamobagu.
IPTU Waafi menyebut bahwa sebagian insiden dipicu oleh persoalan sepele yang berujung pada tindakan kriminal.
“Mulai dari konsumsi alkohol, selisih paham, hingga masalah pribadi. Banyak yang sebenarnya bisa dicegah jika ada kendali diri,” katanya.
Polisi Ajak Warga Lebih Berani Melapor
Melihat tren meningkatnya kasus dari ranah personal, Polres Kotamobagu mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika mengalami atau mengetahui tindak kekerasan.
“Kami minta masyarakat berani melapor. Jangan menunggu luka membesar atau korban semakin trauma,” kata IPTU Ahmad Waafi.
Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sejak dini, dan laporan masyarakat menjadi kunci penanganan sekaligus perlindungan terhadap korban. (*)
