NalarSulut—Pemerintah terus mempercepat penataan kawasan hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Langkah strategis tersebut ditandai dengan pelaksanaan rapat Panitia Tata Batas (PTB) untuk membahas hasil peninjauan lapangan terkait pengukuran batas dan pemasangan tanda batas definitif dalam program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
Rapat tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Yusra Alhabsyi, yang menegaskan pentingnya kejelasan status kawasan hutan baik secara faktual di lapangan maupun secara hukum.
Menurut Yusra, kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memastikan kepastian tata kelola kawasan hutan, khususnya pada Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.
“Penataan batas kawasan hutan sangat penting untuk memberikan kepastian status wilayah, baik secara de facto di lapangan maupun secara de jure dalam aspek hukum,” ujar Yusra saat membuka rapat tersebut, Kamis (12/3/2026).
Tiga Kawasan Hutan Jadi Fokus Penataan
Dalam pembahasan tersebut, panitia tata batas menyoroti hasil pemasangan tanda batas dan pengukuran definitif pada tiga kawasan hutan utama di Bolmong, yaitu Hutan Lindung Bakau Dumi, Hutan Produksi Tetap Inobonto, dan Hutan Produksi Sungai Ilanga.
Berdasarkan hasil kegiatan di lapangan, pada kawasan HL Bakau Dumi sepanjang 10.873,12 meter telah terpasang 113 pal batas, 3 tugu batas, serta 8 papan pengumuman kawasan hutan.
Sementara itu, pada kawasan HP Inobonto sepanjang 729,13 meter telah dipasang 13 pal batas, sedangkan pada kawasan HP Sungai Ilanga sepanjang 945,98 meter telah dipasang 13 pal batas, 1 tugu batas, serta 1 papan pengumuman kawasan hutan.
Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7 Tahun 2021 yang mengatur tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan.
Pastikan Kepastian Hukum Kawasan Hutan
Pembentukan Panitia Tata Batas sendiri telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4939/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2021 tentang pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan kabupaten/kota lingkup Provinsi Sulawesi Utara.
Melalui forum rapat ini, pemerintah daerah bersama panitia tata batas membahas secara detail hasil kegiatan pengukuran serta pemasangan tanda batas yang telah dilakukan oleh petugas di lapangan.
Yusra berharap proses ini dapat memberikan kepastian tata ruang kawasan hutan sekaligus mencegah konflik penguasaan lahan di masa depan.
“Dengan adanya kejelasan batas kawasan hutan, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam bisa berjalan lebih tertib,” kata Yusra.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penataan kawasan hutan di Bolmong berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan. (*)
