NalarSulut—Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Dony Lumenta, menyambangi Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Rabu (28/05/2025), untuk melihat langsung kondisi Pasar KDP yang hingga kini tak kunjung difungsikan. Bangunan yang sempat dibangun sejak 2018 itu kini tampak terbengkalai dan memprihatinkan.
Dengan nada prihatin, Wabup mengungkapkan bahwa bangunan yang berdiri di atas lahan lebih dari dua hektar tersebut seharusnya sudah bisa difungsikan jika pengerjaannya tidak terhenti di tengah jalan.
“Banyak bagian bangunan yang sudah rusak, padahal kalau bangunan ini dilanjutkan pekerjaannya mungkin sudah bisa difungsikan,” ujar Dony.
Pasar yang dibangun melalui anggaran APBN dari kementerian teknis terkait ini ternyata terhambat oleh masalah kontraktual.
Berdasarkan penuturan Lurah Imandi, Denny Kuiwalalangi, pihak ketiga yang mengerjakan proyek ini tak mampu menyelesaikan pembangunan, sehingga mengalami pemutusan kontrak dan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
“Pekerjaan dihentikan karena tidak selesai, dan kontraktornya dikenai TGR. Setelah itu status pasar ini dialihkan ke Pemkab, tapi pembangunannya belum bisa dilanjutkan karena masih ada masalah administratif,” terang Denny.
Wabup Dony menegaskan akan segera menindaklanjuti kondisi ini dengan rapat koordinasi bersama dinas teknis pada awal pekan depan.
“Setahu saya masih ada permasalahan. Kita jadwalkan Senin pekan depan untuk bahas bersama dinas terkait,” ungkapnya.
Bangunan yang disebut-sebut menghabiskan anggaran antara Rp5 hingga Rp6 miliar ini kini hanya menjadi saksi bisu perencanaan yang gagal. Namun harapan masih terbuka. Pemerintah kelurahan dan warga menginginkan agar proyek ini segera dilanjutkan agar bisa menjadi pusat ekonomi baru di Dumoga Timur.
“Harapan kami pembangunan pasar ini dapat dilanjutkan, agar bisa difungsikan sebagaimana mestinya,” tegas Lurah Denny.
Kunjungan Wabup Dony Lumenta ini diharapkan menjadi titik balik penanganan proyek mangkrak yang sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Pasar KDP Imandi, dengan segala potensinya, tak pantas dibiarkan mati suri di tengah geliat ekonomi rakyat yang semakin membutuhkan fasilitas memadai. (*)
