NalarSulut—Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menegaskan posisinya sebagai daerah dengan tata kelola hukum terbaik di Sulawesi Utara. Dengan Indeks Reformasi Hukum (IRH) tertinggi se-provinsi, Bupati H. Iskandar Kamaru memantapkan langkah strategis dengan membangun kolaborasi langsung bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulut.
Usai bertemu jajaran BKN Kanreg XI Manado, Bupati Iskandar melanjutkan kunjungan kerja ke Kantor Kemenkum Sulut, Kamis (29/1/2026), sekaligus menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Kanwil Kemenkum Sulut yang baru, Hendrik Pagiling. Pertemuan berlangsung intens dan berfokus pada penguatan sistem hukum daerah, khususnya perlindungan kekayaan intelektual.
Dalam pertemuan itu, Kemenkum mendorong Pemkab Bolsel bersama DPRD segera merampungkan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual, agar produk unggulan desa, inovasi lokal, dan potensi ekonomi kreatif Bolsel terlindungi dari klaim pihak luar melalui skema Indikasi Geografis Komunal.
Tak hanya bicara regulasi, Bolsel juga diproyeksikan menjadi daerah percontohan (pilot project) Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Sulawesi Utara. Bupati Iskandar menyambut tawaran itu dengan penuh kesiapan.
“Kami siap mendukung penuh. Posbankum, paralegal, dan seluruh program bantuan hukum akan langsung kami tindak lanjuti. Ini penting agar masyarakat kecil benar-benar mendapat keadilan,” tegas Iskandar.
Prestasi Bolsel di bidang hukum juga mendapat pengakuan nasional. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dijadwalkan berkunjung ke Sulawesi Utara pada Februari atau Maret mendatang untuk menyerahkan langsung penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, termasuk Bolsel yang mencatat IRH tertinggi di Sulut.
Momentum ini dimanfaatkan duet Iskandar–Deddy Abdul Hamid untuk melobi percepatan harmonisasi Ranperaturan Bupati tentang Manajemen Talenta, yang menjadi fondasi reformasi birokrasi berbasis merit di Bolsel.
“Kami berharap proses harmonisasi bisa dipercepat, mengingat jadwal ekspos sudah semakin dekat. Terima kasih atas dukungan dan pelayanan luar biasa dari Kemenkum,” ujar Iskandar, didampingi Sekda M. Arvan Ohy, Asisten III Wahyudin Kadullah, dan Kabag Hukum Evi Hastuti.
Pihak Kemenkum Sulut pun memastikan komitmen penuh untuk mengawal seluruh regulasi dan program strategis Pemkab Bolsel.
Dengan kombinasi prestasi IRH tertinggi, penguatan regulasi, dan perluasan akses bantuan hukum bagi rakyat kecil, Bolsel kian memantapkan diri sebagai model daerah dengan tata kelola hukum modern dan berkeadilan di Sulawesi Utara. (*)
