NalarSulut—Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tahun anggaran 2026 resmi memasuki panggung utama. DPRD Bolmong menggelar rapat paripurna tingkat satu untuk mendengarkan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 pada Selasa, 25 November 2025, di ruang paripurna.
Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bolmong Dony Lumenta, beserta jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmong.
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, Tonny Tumbelaka, didampingi Wakil Ketua Febrianto Tangahu dan Sulhan Manggabarani.
Tonny Tumbelaka: Ini Proses Awal Menentukan Arah Pembangunan 2026
Dalam sambutannya, Tonny menegaskan bahwa paripurna ini bukan sekadar agenda formal, tetapi merupakan tahapan strategis yang menentukan arah pembangunan Bolmong untuk tahun anggaran mendatang.
“Paripurna ini adalah proses awal dalam rangka pembangunan tahun 2026. Dengan fungsi dan kewenangan yang ada, DPRD Bolmong akan melaksanakan fungsi budgeting dan legislasi bersama eksekutif. Ke depan, semua program dalam APBD 2026 akan kita awasi demi pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Tonny.
Wakil Bupati Dony Lumenta kemudian membacakan dokumen Ranperda APBD 2026 di hadapan forum paripurna. Setelah penyampaian dokumen, Dony menyerahkannya secara resmi kepada Ketua DPRD Tonny Tumbelaka, didampingi dua wakil ketua.
Penyerahan ini menandai dimulainya pembahasan teknis antara legislatif dan eksekutif.
Empat Fraksi Sampaikan Pandangan: Semua Setuju Lanjut Pembahasan
Pandangan umum fraksi menjadi salah satu sorotan dalam paripurna kali ini. Empat fraksi secara bergantian menyampaikan sikap dan catatan awal mereka terhadap Ranperda APBD 2026:
Fraksi PDI Perjuangan – disampaikan oleh Yansen Mokoginta
Fraksi NasDem – dibacakan oleh Nofita Simbala
Fraksi Golkar – disampaikan oleh Inggrid Rapar
Fraksi PKB – disampaikan oleh Arman Mamonto
Seluruh fraksi menyatakan menerima Ranperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan pembahasan Badan Anggaran.
Kesepakatan itu mengisyaratkan adanya konsolidasi awal antar-fraksi legislatif untuk mengawal agar APBD 2026 benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan Bolmong. (Advetorial)
