NalarSulut—Pembahasan anggaran 2026 mulai memasuki tahap krusial. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar rapat intens bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin, 17 November 2025, untuk membedah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rapat yang berlangsung di ruang DPRD itu dipimpin langsung Ketua DPRD Bolmong, Tonny Tumbelaka, yang tampil tegas meminta TAPD menyajikan data anggaran secara lebih rinci, transparan, dan komprehensif.
Tonny menyoroti bahwa sejumlah alokasi program masih membutuhkan penjabaran detail, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik, bantuan sosial, hingga belanja strategis pembangunan.
“Penting kiranya TAPD Bolmong menjabarkan beberapa alokasi program yang menjadi prioritas, termasuk yang menyangkut kebutuhan masyarakat,” tegas Tonny.
Aspirasi Reses Harus Masuk APBD
Dalam rapat tersebut, Tonny menegaskan satu hal yang menjadi perhatian utama Banggar: seluruh aspirasi masyarakat hasil reses anggota DPRD wajib diakomodir dalam penyusunan APBD 2026.
Menurutnya, anggaran daerah tidak boleh hanya mengikuti pola rutin tiap tahun, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di desa, kecamatan, dan wilayah terpencil.
“Saya juga meminta agar seluruh aspirasi yang disampaikan dan dihimpun oleh DPRD melalui reses dapat diakomodir melalui pembahasan ini,” ujarnya.
Penegasan ini mencerminkan komitmen Banggar untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat.
Pembahasan Berlanjut: Kualitas Anggaran Jadi Sorotan
Rapat Banggar–TAPD tersebut tidak berhenti pada satu sesi. Pembahasan berlanjut untuk menguji kelayakan setiap program, mengecek pagu anggaran, serta memastikan semuanya sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Banggar menekankan bahwa APBD 2026 harus tepat sasaran, efektif, dan berdampak, bukan sekadar memenuhi kewajiban formal tahunan.
Dengan dinamika pembahasan yang semakin ketat, publik Bolmong berharap proses ini melahirkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat, transparan, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan. (Advetorial)
