NalarSulut—Di tengah membaranya isu dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menyeret nama Bupati Ismet Mile, publik kini dikejutkan dengan kemunculan foto-foto sang bupati bersama sejumlah wartawan yang diketahui terikat kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah Bone Bolango.
Foto-foto tersebut beredar luas di media sosial hanya beberapa hari setelah pembubaran mendadak Tim Kerja Bupati (TKB) — sebuah langkah yang sebelumnya menuai kritik keras karena dianggap sebagai manuver pengalihan isu dari skandal yang melibatkan keluarga inti sang bupati.
Pertemuan Tertutup dan Arahan untuk Bungkam
Seorang wartawan yang hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan bahwa acara berlangsung secara tertutup dan mendadak, dihadiri hanya oleh sejumlah wartawan yang selama ini menjalin kerja sama dengan Pemda.
“Bupati menyampaikan beberapa arahan agar tidak menanggapi atau mengangkat isu-isu yang sedang ramai diberitakan, termasuk soal unjuk rasa dan dugaan keterlibatan anak-anaknya dalam proyek,” ujar sumber tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat 17 Oktober 2025.
Lebih jauh, narasumber itu menyebut, terdapat sinyal dari pihak bupati bahwa kerja sama media dengan pemda akan “dievaluasi positif” atau bahkan mendapat nilai kontrak lebih besar pada tahun anggaran 2026, jika dinilai “kooperatif” terhadap pemberitaan pemerintah daerah.
Kecaman: Upaya Intervensi terhadap Kebebasan Pers
Tindakan tersebut menuai kecaman dari berbagai kalangan. Praktik pendekatan personal terhadap insan pers di tengah isu serius pemerintahan dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap independensi media dan indikasi kuat adanya upaya pembungkaman narasi kritis yang berkembang di publik.
“Jika benar ada arahan agar wartawan tidak menulis isu tertentu, apalagi diiringi janji kenaikan kontrak, itu sama saja dengan membungkam kebebasan pers dan menyalahgunakan kekuasaan,” ujar salah satu aktivis antikorupsi lokal.
Menurutnya, praktik semacam ini memperlihatkan pola sistematis untuk mengontrol arus informasi publik, di saat masyarakat tengah menuntut transparansi dan akuntabilitas atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan di lingkaran pemerintahan Ismet Mile.
Sebelumnya, Ketua DPRD Bone Bolango Faisal Yunus telah menegaskan sikap lembaganya untuk mendorong pembentukan tim investigasi independen. Tim ini akan menelusuri dugaan penyimpangan anggaran dan konflik kepentingan yang melibatkan keluarga inti bupati.
Gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil terus bergulir, menuntut aparat penegak hukum turun tangan tanpa intervensi politik. Kritik tajam di media sosial pun semakin meluas, memperkuat persepsi publik bahwa pemerintahan Bone Bolango sedang berada di titik krisis kepercayaan paling serius dalam satu dekade terakhir.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Ismet Mile belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan pengendalian media maupun dugaan keterlibatan keluarganya dalam praktik KKN dan proyek pemerintah. (*)
