NalarSulut—Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah Bone Bolango yang melibatkan langsung Bupati Ismet Mile, kini memicu gelombang protes besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat. Tak hanya itu, langkah bupati yang secara tiba-tiba memberhentikan Tim Kerja Bupati (TKB) dinilai sebagai upaya terang-terangan untuk mengalihkan isu dan menutupi penyimpangan yang sudah terlanjur mencuat ke publik.
Pemecatan TKB, yang sebagian besar merupakan tim sukses Bupati saat Pilkada, dilakukan tak lama setelah aksi demonstrasi yang menyeret nama dua anak bupati, Uci Mule dan Oni Mile. Keduanya diduga melakukan intervensi dalam urusan pemerintahan, padahal tidak memiliki posisi formal dalam struktur pemerintahan daerah.
Dugaan keterlibatan keluarga inti bupati dalam pembagian proyek pemerintah pun semakin menguat. Protes publik menyoroti pola dinasti politik yang sarat konflik kepentingan dan jauh dari prinsip transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.
Ketua DPRD Bone Bolango, Faisal Yunus, saat menerima massa aksi pada 13 Oktober 2025, menyampaikan sikap tegas melalui petisi yang dibacakan di depan Kantor DPRD. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Faisal menegaskan bahwa keterlibatan anak-anak bupati dalam aktivitas pemerintahan adalah bentuk nyata pelanggaran etika dan prinsip good governance.
“Praktik ini telah mencederai kepercayaan publik dan melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan,” tegas Faisal.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 78 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas menyebutkan bahwa kepala daerah dapat diberhentikan sementara jika diduga melakukan pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan tercela lainnya yang merugikan kepentingan publik.
Dalam tuntutan aksi, DPRD berkomitmen membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau tim investigasi independen untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran serta keterlibatan anggota keluarga bupati dalam aktivitas pemerintahan.
“Ini bentuk tanggung jawab moral lembaga legislatif terhadap maraknya dugaan pelanggaran serius yang mengancam integritas pemerintahan daerah,” lanjut Faisal, didampingi dua pimpinan DPRD lainnya.
Sementara itu, Bupati Ismet Mile yang disebut sebagai aktor sentral dalam dugaan skandal ini, masih menghindar dari publik. Saat dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi, nomor pribadi bupati tidak dapat dihubungi hingga berita ini dirilis.
Pantauan media menunjukkan situasi Bone Bolango kini mulai memanas. Aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil terus bergulir, menuntut aparat penegak hukum turun tangan dan tidak tunduk pada tekanan elit lokal. Kritik tajam di media sosial pun semakin meluas, memicu kekhawatiran akan munculnya aksi yang lebih besar dan tidak terkendali.
Gelombang tekanan publik terhadap dinasti politik Ismet Mile bukan hanya soal etika, tapi kini menyentuh titik rawan krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintahan di Bone Bolango. (*)
