NalarSulut—Ancaman inflasi dan lonjakan harga beras mulai terasa di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
Tak tinggal diam, Bupati Yusra Alhabsyi turun tangan langsung memimpin Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Rabu 2 Juli 2025, di ruang rapat lantai dua Kantor Bupati Lolak.
Dalam forum strategis tersebut, Bupati Yusra menginstruksikan pemantauan ketat terhadap stok dan peredaran beras, serta menyuarakan dugaan adanya penimbunan di tingkat penggilingan dan pengepul.
“Saya minta Dinas Pertanian dan Perdagangan segera cek ke lapangan. Jangan sampai ada yang bermain di tengah rakyat sedang kesusahan,” tegasnya dengan nada tinggi.
Kondisi harga beras yang melambung disebut bukan lagi sekadar fluktuasi musiman, melainkan sudah mengarah pada situasi darurat kebutuhan pokok, yang jika dibiarkan dapat memicu keresahan masyarakat.
Sebagai bentuk respons cepat, Pemkab Bolmong siap menggelar program pasar murah, namun Bupati Yusra menegaskan bahwa kebijakan ini hanya solusi jangka pendek.
“Pasar murah itu antisipasi, bukan solusi permanen. Kita butuh langkah konkret dan berkelanjutan,” katanya.
Bulog Jamin Stok, Tapi Harga Sudah ‘Terbang’
Kepala Bulog Bolmong, Ermino Alam, dalam laporannya menyebut stok Beras Cadangan Pemerintah (BCP) aman hingga delapan bulan ke depan. Namun ia mengakui bahwa harga beras melonjak tajam sejak Juni, menembus angka Rp 16.083/kg untuk kategori premium.
“Kenaikan paling drastis terjadi bulan Juni. Sebelumnya masih stabil,” jelas Ermino.
Harga gabah di tingkat petani saat ini Rp 6.500/kg, dan beras dari Bulog dijual Rp 11.500/kg. Tapi di pasar bebas, harga bisa jauh di atas angka itu.
Bupati: Remuk Masalah, Satukan Langkah
Bupati Yusra meminta rapat TPID tak hanya menjadi ruang bicara, tapi medan rembug solusi konkret.
“Hari ini kita remuk masalah, besok kita gerak! Jangan tunggu masyarakat menjerit baru kita bertindak,” ujarnya lugas.
Dengan sinyal kuat ini, Pemkab Bolmong menunjukkan bahwa krisis harga pangan tidak akan ditangani dengan basa-basi, tetapi dengan aksi nyata dan kolaborasi lintas sektor. (*)
